STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.SUS/2020/PN SDW TENTANG KEKELIRUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Rahajeng Oktovione Putri Bestari, 181000237 (2023) STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.SUS/2020/PN SDW TENTANG KEKELIRUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1. cover.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text 9. bab 1.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text 10. bab 2.pdf Download (176kB) | Preview
	Text 11. bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text 12. bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 13. bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text 14. bab 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
Preview	Text 15 dafus.pdf Download (113kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana narkotika saat ini semakin banyak dan meluas dari semua lapisan masyarakat dari berbagai tingkat yang tidak hanya lagi dilakukan secara individu, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama dan bersepakat atau disebut dengan permufakatan jahat. Putusan hakim yang memutus perkara tindak pidana narkotika yang tidak sesuai mengakibatkan inkonsistensi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sehingga mengakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi masalah yang diambil dalam studi kasus ini ialah: bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kesesuaian kaidah-kaidah hukum pidana dalam memutus perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw? dan bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya diberikan pada perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw? Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini ialah interpretasi hukum diantaranya interpretasi gramatikal,interpretasi sistematis, interpretasi teologis dan interpretasi otentik. Kesimpulan pada putusan perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur permufakatan jahat sudah sesuai dengan makna permufakatan jahat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 memperbolehkan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup dan tetap memutus sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	21 Mar 2023 07:31
Last Modified:	21 Mar 2023 07:31
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62735

Actions (login required)

View Item