PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 REGULATION AND IMPLEMENTATION OF THE SERVICES OF THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION AGENCY IN HOSPITALS IN THE PERSPECTIVE OF THE NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION

WIWIN TRIYUNARTI, NPM. 199030003 Hukum Tata Negara (2023) PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 REGULATION AND IMPLEMENTATION OF THE SERVICES OF THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION AGENCY IN HOSPITALS IN THE PERSPECTIVE OF THE NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text syarat Perpus atas nama wiwin.docx Download (726kB)

Abstract

Proses pelaksanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melibatkan Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan sebagai badan penyelenggara, Rumah sakit sebagai kesehatan yang menunjang terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional dan masyarakat yang telah membayar iuran sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hubungan para pihak tersebut merupakan hubungan yang didasarkan atas hukum. BPJS dalam menyelenggarakan pelayanan membuat perjanjian kerja sama dengan rumah-rumah sakit yang ada di Indonesia. Peserta BPJS dapat menggunakan rumah-rumah sakit tersebut sesuai dengan sistem rujukan berjenjang, kecuali dalam keadaan darurat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan filosofis dan pendekatan futuristik. Sumber data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari data sekunder terkait dengan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Negara menjamin seluruh kesulitan biaya, memperbaiki layanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai upaya dalam penerapan Universal Health Coverage. Kemudahan proses berobat menggunakan asuransi dianggap sebagai manfaat yang sangat penting sebagai wujud dari amanah Undang-undang Dasar dimana masyarakat dapat dengan mudah meng akses pelayanan kesehatan. Penjaminan atas biaya kesehatan bagi masyarakat juga merupakan wujud dari UUD 1945, sehingga dalam pembiayaan kesehatan, pemerintah juga dapat mengendalikan mutu dan biaya kesehatan yang diselenggarakan rumah sakit mengingat dampak yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Kata kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Badan penyelenggara jaminan Sosial dan Rumah Sakit

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	20 Feb 2023 02:29
Last Modified:	20 Feb 2023 02:29
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62400

Actions (login required)

View Item