PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP POTENSI KEBOCORAN INPUT DATA PRIBADI PADA APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Angga Trian Prasetia, 181000061 (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP POTENSI KEBOCORAN INPUT DATA PRIBADI PADA APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1 COVER.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB 1.pdf Download (237kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB 2.pdf Download (284kB) | Preview
	Text 10. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text 11. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text 12. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
Preview	Text 13. DAFUS.pdf Download (163kB) | Preview

Abstract

Skripsi penulisan hukum ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Potensi Kebocoran Input Data Pribadi Pada Aplikasi PeduliLindungi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana aturan tanggung jawab penyelenggara input data sertifikat vaksinasi Covid-19 pembuatan sertifikat vaksinasi tanpa proses penyuntikan? (2) Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara input data sertifikat vakasinasi Covid-19 terhadap terdaftarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan? (3) Bagaimana upaya hukum terhadap permasalahan pembutana sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, tahap penelitian dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, alat pengumpulan data dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan yang relevan kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu penelitian bertitik dari peraturan yang ada sebagai hukum positif kemudian dianalisis. Kebijakan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dirasa masih kurang maksimal mengingat di Indonesia masih belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi karena masih terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah. Salah satu permasalahan mengenai data privasi dalam aplikasi PeduliLindungi terjadi dalam proses vaksinasi. Tersangka Bernama Jonathan Rangga menyediakan jasa pembuatan sertifikat vaksinasi tanpa proses penyuntikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab penyelenggara input data sertfikat vaksinasi akibat pembuatan sertifikat vaksinasi tanpa proses penyuntikan, pertanggungjawaban penyelenggara input data sertifikat vaksinasi Covid-19 terhadap terdaftarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan upaya hukum terhadap permasalahan pembuatan sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan tanggung jawab penyelenggara akibat pembuatan sertifikat vaksinasi covid-19 tanpa proses penyuntikan telah didasarkan pada UUD 1945 pasal 28 G dan telah dilengkapi dengan UU ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kominfo, Pertanggungjawaban penyelenggara input data sertifikat vaksinasi Covid-19 terhadap terdaftarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan terdapat pada UU ITE yang menegaskan PSE bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya dan harus menyelenggarakan sistem elektronik tersebut secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap v beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Tersangka kasus pembuatan sertifikat vaksinasi tanpa proses penyuntikan berdasarkan kronologisnya, dibebankan tanggungjawab berdasarkan Pasal Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Upaya hukum terhadap permasalahan pembuatan sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan dengan cara membuat laporan pidana kepada pihak kepolisian berdasarkan aturan yang berlaku ebagaimana terdapat dalam UU ITE serta pasal 26 UU ITE telah menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. Kata Kunci : Sertifikat Vaksinasi, Data Pribadi, Informasi Transaksi Elekronik

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	16 Feb 2023 01:38
Last Modified:	16 Feb 2023 01:38
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62103

Actions (login required)

View Item