Aqilla Luthfi Salam, 181000065 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) TERHADAP PENYEBARAN KONTEN VIDEO PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (227kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (166kB) | Preview |
Abstract
Penggunaan internet di Indonesia saat ini menjadi hal umum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, hal ini menyebabkan tingginya resiko kejahatan online atau cybercrime. Kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. Pornografi balas dendam (revenge porn) merupakan distribusi atau penyebaran konten porno berupa foto atau video pornografi melalui media sosial, tanpa adanya persetujuan korban. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban, yang dilakukan oleh pacar, atau mantan pacar yang sakit hati karna hubungannya berakhir, berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (revenge porn) terhadap penyeberan konten video pornografi dalam perspektif viktimologi, 2) bagaimana pelaksanaan hukum di indonesia melindungi korban pornografi balas Dendam (revenge Porn) terhadap penyebaran konten video pornografi, 3) bagaimana upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam mencegah tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) terhadap penyebaran konten video pornografi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis terhadap data primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (revenge porn) dengan mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Kepustakaan sendiri ialah dengan mempelajari materi atau literatur dari buku-buku, serta undang-undang yang berlaku. Peneliti dalam penelitian ini juga melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan atas kasus pornografi balas dendam menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik belum efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam. Upaya pemerintah dalam mencegah pornografi balas dendam yaitu dengan dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan). Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban, pornografi balas dendam
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 27 Jan 2023 03:01 |
| Last Modified: | 27 Jan 2023 03:01 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62028 |
Actions (login required)
 |
View Item |
