Febrianti Meisa Putri, 181000386 (2023) STUDI KASUS TENTANG KEKELIRUAN PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ONLINE TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1466/PID.SUS/2017/ PN JKT SEL DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (428kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (344kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB) |
|
|
Text
L. BAB 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB) |
|
|
Text
M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (426kB) | Preview |
Abstract
Pornografi dapat terjadi kepada orang dewasa maupun anak-anak. Menurut hukum Indonesia, terhadap perbuatan menyebarkan, memproduksi, menyimpankan dan menjualbelikan pornografi anak diancam dengan pidana penjara dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari maksimum pidana pokok. Dalam Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT SEL, hakim menggunakan pasal pemberatan tetapi tidak menerapkan pemberatan 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan. Sehingga perlu dikaji perimbangan hukum hakim dalam memutus serta bagaimana seharusnya hakim memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT SEL terhadap pelaku tindak pidana pornografi anak secara online, agar putusan berkeadilan, berkepastian dan memberikan manfaat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif karena kasus dianalisis secara sistematis, holistik dan dengan mengacu pada sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Alat analisis yang digunakan yaitu penafsiran hukum sistematis, gramatikal, penafsiran autentik dan penafsiran tujuan atau penafsiran teleologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara menggunakan penafsiran gramatikal, autentik dan sistematis, tetapi tidak menggunakan penafsiran teleologis. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memberikan penjelasan bahwa terhadap perkara ini terdapat pengaturan pemberatan 1/3 tetapi pemberatan tersebut tidak diterapkan majelis hakim. Ketiadaan pemberatan tersebut tentu berdampak pada kepastian hukum dan keadilan dalam upaya perlindungan anak serta menjadi preseden buruk terhadap kasus-kasus pornografi anak lainnya karena tidak memberikan manfaat bagi penjeraan pelaku tindak pidana. Majelis hakim seharusnya menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis (tujuan) dalam memberikan pertimbangan hukum, mengingat bahwa terhadap perkara ini terdapat banyak perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Prornografi, UndangUndang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, sehingga pemberatan pidana patut dilakukan. Dalam memberikan sanksi pidana seharusnya majelis hakim menerapkan pemberatan 1/3 kepada pelaku tindak pidana pornografi anak secara online, agar putusan menjadi lebih berkepastian hukum, berkeadilan dan memberikan manfaat. Kata Kunci : Penerapan Pasal, Pornografi, Anak, Online
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 02:42 |
| Last Modified: | 18 Jan 2023 02:42 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62008 |
Actions (login required)
 |
View Item |
