Naufal Arif Azis, 161000261 (2022) PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KADALUARSA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN J.O KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (214kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (230kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (138kB) | Preview |
Abstract
Penyelenggaraan upaya Kesehatan dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengobatan tradisional yaitu dengan menggunakan bahan alam. Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan perawatan cara lain diluar di ilmu kedoteran maupun ilmu keperawatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah penyidik pegwai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tindak pidana yang disidik PPNS BPOM juga dilaporkan ke penyidikan Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BPOM. 1) Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di kota Bandung, 2) Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Penydikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Kota Bandung, 3) Bagaiamana Upaya-Upaya Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala, yaitu Kepala Pusat Penyidikan. PPNS BPOM dalam melakukan penyidikan belum sesuai dengan Pasal 7 dan 8 KUHAP. Dalam Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana peredaran obat kadaluarsa yang dilakukan PPNS BBPOM di Bandung juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Hambatan itu bisa dari faktor internal maupun eksternal. Adapun hambatan-hambatan yang dialami PPNS BBPOM pada saat melakukan penyidikan antara lain sebagai berikut : hambatan internal dan hambatan eksternal. Penegakan hukum terhadap ppns BPOM yang melakukan penyidikan tidak sesuai prosedur, BPOM selaku pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini mengawasi peredaran obat dan makanan mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat yang sama didepan hukum. Kata Kunci : Penyidikan, PPNS BPOM, Obat Kadaluarsa
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 28 Dec 2022 03:12 |
| Last Modified: | 28 Dec 2022 03:12 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61962 |
Actions (login required)
 |
View Item |
