Satriya Jasir Abdullah, 171000125 (2022) IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN KEKARANTINAAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (229kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (201kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (56kB) | Preview |
Abstract
Pandemi virus Covid 19 membuat Indonesia harus memperketat aturan aturan mengenai Ketentuan Kekarantinaan demi menanggulangi penyebaran virus Covid 19. Pemberlakuan aturan tersebut tidak lepas dari adanya pandangan pro dan kontra di dalam masyarakat terutama perihal implementasi sanksi pidana dalam Ketentuan Kekarantinaan yang dianggap tidak sesuai dengan asas Ultimum Remedium dan adanya anggapan terjadi dualisme dalam penjatuhan sanksinya. Berdasarkan hal tersebut peneliti perlu mengkaji mengenai pengaturan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Undang-Undang Kekarantinaan, Implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran Ketentuan Kekarantinaan di dalam praktiknya, dan penyelesaian sanksi yang diberikan terhadap pelanggar Ketentuan Kekarantinaan apabila dihubungkan dengan asas Ultimum Remedium. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dalam hal ini melakukan kajian terhadap aturan hukum mengenai ketentuan kekarantinaan dengan menganalisa putusan pengadilan, penelitian terdahulu, doktrin-doktrin, serta asas-asas dan aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan dengan penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan kekarantinaan sebagai Ultimum Remedium. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Dalam hal pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan Pemerintah Pusat dapat dibantu dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan adanya turunan aturan setelahnya, dalam hal kasus posisi yang diteliti ada Kota Madiun dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun, wilayah Kota Demak dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021, dan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Diketahui juga Implementasi dari sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggar Ketentuan Kekarantinaan didalam praktiknya telah terjadi perbedaan pendapat yang mana hal ini menyebabkan adanya dualisme dalam pengenaan sanksi mana yang akan digunakan sehingga menyebabkan adanya rasa ketidakadilan di masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya SEMA yang mengatur. penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan sesuatu yang Ultimum Remidium penegakan hukum bukan hanya semata-mata berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim saja, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (moral justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (social justice). Kata kunci : Pandemi, Covid-19, Kekarantinaan, Ultimum Remedium
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 22 Dec 2022 01:09 |
| Last Modified: | 22 Dec 2022 01:09 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61938 |
Actions (login required)
 |
View Item |
