Mohammad Sulthan Ravie K, 171000305 (2022) PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN PERANG DI WILAYAH KONFLIK YANG MELIBATKAN ORGANISASI TERORISME. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (259kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (282kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (141kB) | Preview |
Abstract
Perlindungan terhadap jurnalis dalam perang memang diatur, tapi tidak ada instrument hukum internasional yang mengatur menganai Organisasi Terorisme, sehingga terjadi kekosongan hukum, yang artinya disini berarti perlindungan terhadap jurnalis atau wartawan yang terancam oleh organisasi terorisme tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada tiga permasalahan yakni 1) Bagaimana pengaturan instrument hukum internasional mengenai perlindungan wartawan yang meliput di wilayah sengketa bersenjata ? dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyerangan terhadap wartawan perang ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa Skema Ponzi dalam PT.Furabit dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, normanorma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Kesimpulan yang didapat dari penilitian ini adalah pertama perlindungan wartawan yang bertugas saat konflik diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, bahkan pelanggaran HAM terhadap wartawan juga termasuk dalam kategori kejahatan perang yang menjadi salah satu yurisdiksi materil Statuta Roma. Dan kedua pertanggungjawaban pelaku penyerangan terhadap wartawan perang ditentukan dalam Statuta Roma yang memiliki kekuatan yuridis dalam menegakkan keadilan dan menghukum setiap pelaku kejahatan tidak beradab yang terjadi di belahan dunia manapun, termasuk kejahatan perang yang dilakukan oleh ISIS. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wartawan Perang, dan Organisasi Terorisme.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 24 Nov 2022 02:40 |
| Last Modified: | 24 Nov 2022 02:40 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61718 |
Actions (login required)
 |
View Item |
