STUDI KASUS TENTANG TIDAK DIGUNAKANNYA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 613/PID.B/2021/PN BDG DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Bayu Catur Utomo, 181000075 (2022) STUDI KASUS TENTANG TIDAK DIGUNAKANNYA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 613/PID.B/2021/PN BDG DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (147kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text L. BAB 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
Preview	Text M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (166kB) | Preview

Abstract

Pencurian merupakan tindak kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat. Pencurian menurut penulis berpotensi meningkat jika pemberian sanksi kepada pelakunya tidak maksimal dan memberikan efek jera. Problem hukum ini ditemukan dalam sebuah putusan, karenanya perlu dikaji dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 613/Pid.B/2021/PN.Bdg terhadap terdakwa AM dan mengkaji bagaimana seharusnya hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan nomor 613/Pid.B/2021/PN.Bdg dengan menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan. Menganalisis putusan nomor 613/PID.B/2021/PN Bdg digunakan alat analisis berupa penafsiran otentik, gramatikal, dan sistematis. Menganalisis putusan nomor 613/PID.B/2021/PN Bdg menggunakan alat analisis berupa interpretasi otentik, gramatikal, dan sistematis. Tafsir gramatikal adalah tafsir dengan mempelajari aspek tata bahasa, tafsir otentik adalah tafsir yang sesuai dengan teks undang-undang, tafsir sistematik adalah tafsir yang menghubungkan satu hukum dengan hukum lainnya. sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap undang-undang KUHP, undangundang darurat no. 12 Tahun 1951, UU No. 48 Tahun 2009 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Nomor: 613/Pid.B/2021/PN.Bdg. yaitu terbuktinya sifat melawan hukum perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan terdapat kesalahan dalam diri terdakwa atas perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim seharusnya mempertimbangkan atau memperhatikan UndangUndang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan memberikan pemberatan pidana pada terdakwa agar putusan menjadi lebih berkeadilan. Mempertimbangkan UndangUndang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam memberikan pemberatan pidana kepada terdakwa meskipun Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak melanggar hukum, karena hakim bukan sekedar corong undang-undang, hakim harus menemukan hukum, karena sebuah putusan juga mengandung aspek pendidikan. Akan menjadi preseden buruk jika dalam putusan ditemukan fakta hukum adanya perbuatan melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tetapi terhadap perbuatan tersebut pelakunya tidak diberikan pertanggungjawaban pidana atau minimal diberikan pendapat hukum terhadap penemuan fakta hukum adanya pelanggaran Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	23 Nov 2022 04:45
Last Modified:	23 Nov 2022 04:45
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61686

Actions (login required)

View Item