Andi Fajjar Rifa’i, 181000276 (2022) PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN KLAIM ASURANSI OLEH NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU JO UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERANSURANSIAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
1.Cover.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB I.pdf Download (254kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB II.pdf Download (291kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) |
|
|
Text
12. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB) |
|
|
Text
13. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB) |
|
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB) | Preview |
Abstract
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan bentuk perlindungan hukum kepailitan terhadap debitur yang masih memiliki itikad baik untuk membayar hutang-hutangnya kepada seluruh krediturnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam penyelenggaraannya di lapangannya sering ditemukan peristiwa-peristiwa yang belum diatur secara khusus di dalam UndangUndang, salah satunya mengenai perkara permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna oleh kreditor Jiwa Kresna, kreditor jiwa kresna mengklaim dia sudah mengirimkan surat permohonan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar OJK mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan Niaga, namun setelah sepuluh (sepuluh) hari lebih OJK tidak menjawab permohonan tersebut dan akhinya kreditor Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna ditemani kuasa hukumnya mengajukan Permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna secara mandiri kepada Pengadilan Niaga yang mana pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus menerima permohonan PKPU tersebut namun setelah tingkat kasasi PKPU Perusahaan asuransi jiwa kresna tersebut dibatalkan. Dalam penelitian ini peneliti memilih spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimana menganalisis suatu peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum itu sendiri serta praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skrispsi ini, Peneliti juga menggunakan jenis metode yuridis normatif, tahap penelitian diantaranya penelitan kepustakaan dan lapangan, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, alat Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa bahan pustaka atau dokumen-dokumen yang bersifat ilmiah serta alat Penelitian Lapangan Berupa alat perekam suara (handphone), kamera dan alat tulis, penulis akan menganilis data-data tersebut menggunakan metode yuridis kualitatif dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di studi kepustakaan (Library research) dan di intansi tempat penelitian yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Dari hasil penelitian mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara permohonan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna oleh kreditonya, OJK tidak menjawab permohonan kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna selama lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka pihak kreditor harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Milik Negara untuk memperoleh legal standing dalam melakukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna secara mandiri, hal tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Kata Kunci : PKPU, Perusahaan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 18 Nov 2022 07:37 |
| Last Modified: | 18 Nov 2022 07:37 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61576 |
Actions (login required)
 |
View Item |
