Deden Junaedi, 171000314 (2022) PERDAMAIAN DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BERKAH BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (198kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (612kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (513kB) | Preview |
|
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB) |
||
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB) |
||
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) |
||
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (414kB) | Preview |
Abstract
Masalah Situasi pandemi covid 19 telah menyebabkan hancurnya perekonomian diseluruh dunia termasuk Indonesia. Krisis ekonomi ditahun 2020 telah mengakibatkan terhambatnya ruang gerak bisnis usaha sehingga utang-utang debitur tidak bisa dibayar tepat waktu. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan perdamaian dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Pembiayan Syariah dengan para anggotanya apabila dihubungkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 ? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap PKPU jika Kopersi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian? (3) Bagaimana upaya kreditor apabila Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian pada proses PKPU? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (Normatif Law Research) dengan pendekatan kasus (case approach) dan menghasilkan data bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . Metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Ketentuan perjanjian perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayan Syariah Berkah Bersama Dengan Para Anggotanya sepakat memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Perjanjian perdamaian merujuk pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tantang Kepailitan Pasal 222 ayat 1 . Atas dikabulkannya permohonan tersebut debitur berada dalam masa PKPU sementara, dan dalam masa PKPU sementara debitur mengajukan proposal rencana perdamaian yang pada akhirnya disahkan menjadi perjanjian perdamaian oleh majelis hakim pada Putusan homologasi. Kata Kunci: Perdamaian, PKPU, Kepailitan
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 18 Nov 2022 07:22 |
Last Modified: | 18 Nov 2022 07:22 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61572 |
Actions (login required)
View Item |