Rifki Candra Pratama, 181000206 (2022) IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA KETENAGAKERJAAN PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PASAL 151 AYAT 2 OMNIBUS LAW. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (24kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (685kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (523kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (241kB) | Preview |
Abstract
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perushaan Media kepada pekerja menimbulkan perselisihan hubungan industrial sehingga pekerja pun harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung dengan Perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2016/Pn Bdg, dengan gugatan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pekerja sebagai Penggugat, namun Perushaan Media pun tidak mengindahkan putusan tersebut sehingga pekerja mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi untuk mengajukan perlawanan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Media di Pengadilan, namun sayangnya Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung tidak menerima permohonan yang diajukan oleh pekerja. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga pekerja yang terkena PHK secara sepihak oleh perusahaan ? 2) Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial perusahaan dengan pekerja pada Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung ? 3) Bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pengusaha dengan pekerja pada Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama Perushaan Media tidak mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kedua faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Manajemen Perushaan Media dengan pekerja pada Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung tidak meneriman permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Ketiga penyelesaian permasalahan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perushaan Media kepada pekerja dalam rangka pembangunan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yakni terdapat 2 cara yang dapat ditempuh yaitu melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dan melalui pengadilan . Kata Kunci : Tenaga Kerja, PHK, dan PHI.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 11 Nov 2022 06:11 |
| Last Modified: | 11 Nov 2022 06:11 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61096 |
Actions (login required)
 |
View Item |
