PENGEMBALIAN DANA JAMAAH UMRAH PADA KEPAILITAN PT.ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Diva Mulia Prawira, 171000070 (2022) PENGEMBALIAN DANA JAMAAH UMRAH PADA KEPAILITAN PT.ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Skripsi-Diva Mulia Prawira.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bisnis dibidang biro jasa haji dan umroh di Indonesia menjadi pilihan usaha yang menggiurkan bagi para pelaku usaha.Mengingat Indonesia menjadi negara mayoritas muslim yang setiap tahunnya tidak sedikit mengirimkan calon haji dan umroh ke tanah suci Mekkah. Hal tersebut memicu munculnya biro jasa haji dan umroh ditengah masyarakat yang tidak amanah dalam menjalankan kewajibannya. Seperti menggelapkan dana jamaah umroh, yang dalam hal ini adalah PT. Anugerah Karya Wisata (First Travel). Dalam menegakan asas keadilan bagi para kreditur (calon jamaah umroh) dan debitur (PT. First Travel), kasus tersebut dapat dimasukan ke ranah hukum kepailitan demi memperjuangkan hak-hak para kreditur. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain;1) Mekanisme pengembalian boedel pailit First Travel sebagai sumber dana pengembalian kerugian jamaah umroh; 2) Upaya kurator dalam pengembalian dana kepada para kreditur; 3) pembaharuan hukum kepailitan dalam melindungi para kreditur dari kelalaian debitur. Metode penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif Analitis, dengan pendekatan Yuridis Normatif, dan data yang diperoleh dianalisis secara Yuridis Kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT. First Travel semula oleh kreditur dimohonkan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang berakhir damai. Dalam kasus tersebut ditemukan bahwa terdapat indikasi persinggungan antara sita umum yang mengedepankan pengembalian ganti kerugian kepada para kreditur dengan sita pidana, karena hasil penyidikan diketahui terdapat tindak pidana oleh direksi. Maka dari itu, penelitian ini mengedepankan keuntungan apabila terhadap harta debitur dilakukan pengurusan oleh Kurator untuk menghindari kerugian yang lebih besar para kreditur. Dalam rangka penegakan hukum kepailitan ini dibutuhkan penyesuaian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kebutuhan hukum masyarakat . Kata Kunci: Pailit, Boedel Pailit, Kurator, First Travel

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	11 Nov 2022 05:17
Last Modified:	11 Nov 2022 05:17
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61092

Actions (login required)

View Item