Nadia Nur Fauziah, 181000150 (2022) STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 143/Pid.B/2021/PN Mjl TENTANG KEKELIRUAN MENENTUKAN HUKUMAN DENDA SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN NEGARA YANG DIJATUHKAN KEPADA PELAKU PELANGGARAN PITA CUKAI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (16kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (121kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB) |
|
|
Text
K. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (83kB) | Preview |
Abstract
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Dalam Praktek ada pelaku yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, diberikan hukuman denda tidak sesuai dengan asas keadilan dikarenakan kekuranghati hatian dalam memeriksa barang bukti. Identifikasi fakta hukum dalam studi kasus ini adalah akibat hukum apabila Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak ditegakkan oleh majelis hakim dalam perkara putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mjl?, apakah hukuman denda yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pita cukai dalam putusan perkara nomor: 143/Pid.B/2021/PN Mjl telah tepat dihubungkan dengan asas keadilan? Serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 143/Pid.B/2021/PN Mjl?. Alat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini adalah dengan cara melakukan penafsiran hukum atau interpretasi hukum. interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gambling mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran atau interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa akibat hukum apabila Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak ditegakkan adalah akan terjadi maraknya penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai, dan dalam putusan perkara nomor 143/Pid.B/2021/PN MJL sangat dimungkinkan bahwa Terdakwa Eneng Yati Supriyati akan terus melakukan penjualan rokok ilegal ini tanpa jera. Hukuman denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pita cukai dalam putusan perkara nomor 143/Pid.B/2021/PN MJL kurang tepat karena dalam kasus ini tidak adil rasanya jika Terdakwa Eneng Yati Supriyati yang harus membayar semua denda, seperti yang sudah disebutkan di dalam Pasal 7 ayat 1, seharusnya yang membayar pita cukai adalah pabrik dari perusahaan rokok ilegal/rokok yang tidak dilekati pita cukai bukan pedagang atau penjual kecil seperti Terdakwa Eneng Yati Supriyati. Apabila dihubungkan dengan asas keadilan, seharusnya bukan hanya Terdakwa Eneng Yati Supriyati saja yang dijadikan terdakwa melainkan seharusnya Imam Syafii alias Iip(DPO) yang juga merupakan otak dari kasus ini. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan Terdakwa Eneng Yati Supriyati adalah Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam Pasal 268 Ayat 3 KUHAP dikarenakan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkrcht Van Gewijde). Kata Kunci: Akibat Hukum, Cukai, Hukuman Denda, Keadilan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 09 Nov 2022 04:25 |
| Last Modified: | 09 Nov 2022 04:25 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60992 |
Actions (login required)
 |
View Item |
