PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN PEKERJA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Wan Risky Endrawansyah, 181000279 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN PEKERJA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (466kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (363kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (408kB) | Preview

Abstract

Demi dapat mengatur segala hubungan antara manusia tidak dapat dihindari suatu aturan/ketentuan tertulis yang dapat melindungi para pihak sebagai pedoman yang jelas dalam pelaksanaan hubungan kinerja di perusahaan. Pada hakekatnya hukum ketenagakerjaan memiliki sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, damai, dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi semua. Perlindungan pekerja harus menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesetaraan, kesempatan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Agar hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja di perusahaan terdapat harmonisasi diperlukan pedoman yang jelas dan tertulis dituangkan dalam bentuk peraturan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan kewajiban adanya peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan diangap sebagai bentuk dari perlindungan hak keperdataan pekerja, adanya peraturan perusahaan memiliki keuntungan yaitu jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, peraturan perusahaan merupakan pedoman untuk kedua belah pihak dalam melakukan hubungan kerja. Penelitian dilakukan dengan memakai metode penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan tentang perlindungan hukum hak keperdataan pekerja terhadap perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan, lalu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara menginventarisir bahan pustaka data tersebut kemudian di arsipkan untuk alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen dan data tersebut lebih di konkritkan melalui observasi lapangan dan wawancara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa perlindungan hukum hak keperdataan pekerja diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur terkait perlindungan hak keperdataan pekerja, yaitu Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama. Akibat hukum dari perusahaan yang tidak melindungi Hak Keperdataan Pekerja ialah memberikan dampak kerugian kepada pekerja, perusahaan bisa berbuat kesewenang-wenangan, sebab tidak adanya aturan main yakni Peraturan Perusahaan sehingga terjadi tidak tersistematisnya sistem didalam internal perusahaan yang berujung pada terjadinya perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku instansi yang ditunjuk sebagai pengawas ketenagakerjaan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Keperdataan, Peraturan Perusahaan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	27 Oct 2022 06:47
Last Modified:	27 Oct 2022 06:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60147

Actions (login required)

View Item