TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI MILIK PEMBERI GADAI DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Widia Sri Kalsum, 181000311 (2022) TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI MILIK PEMBERI GADAI DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (490kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (425kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (337kB) | Preview

Abstract

Perjanjian gadai merupakan suatu penjaminan yang diberikan oleh pemberi gadai untuk pelunasan hutang. Penjaminan bentuk gadai merupakan pinjam meminjam yang cukup praktis karena untuk melakukan penjaminan gadai tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang cukup rumit dan tidak diperlukan analisa kredit yang mendalam. Namun di samping adanya kemudahan yang diberikan oleh pegadaian tentunya semudah apapun perjanjian tersebut pasti tidak akan terlepas dari masalah karena setiap hal pasti mempunyai sisi positif dan negatifnya masingmasing. Tentunya resiko yang diterima pihak pegadaian apabila terjadinya hal-hal diluar perjanjian bahkan hingga menyebabkan hilangnya suatu barang milik nasabah. Segala hal bisa saja terjadi karena adanya kelalaian atau keadaan memaksa. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai pengaturan tanggung jawab penerima gadai terhadap barang jaminan menurut KUH Perdata, akibat hukum terhadap perjanjian jaminan gadai jika barang pemberi gadai hilang dalam kekuasaan pemegang gadai dan upaya penerima gadai terhadap jaminan gadai yang hilang dalam kekuasaan pemegang gadai. Metode yuridis-normatif yaitu merupakan sumber bahan hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan serta norma hukum yang ada di masyarakat, selain itu didukung pula dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Pengaturan tanggung jawab penerima gadai yang diatur didalam Pasal 1157 KUHPerdata yang dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa PT.Pegadaian (Persero) haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan si pemberi gadai. Bentuk dari pertanggung jawabannya sendiri yaitu dengan cara memberikan ganti rugi berupa uang atau barang sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian dengan berpedoman pada pada Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 546/UI.1.00211/2005 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan (“SK DPP”). Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian gadai apabila tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian ini dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. PT. Pegadaian (Persero) dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menjaga keselamatan barang milik nasabah. Maka dalam hal ini nasabah dapat menuntut kantor pegadaian yang lalai dengan melakukan pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi sebagaimana diatur didalam Pasal 1267 KUHPerdata. Upaya hukum terkait hilangnya barang jaminan di pegadaian akibat terjadinya perampokan ini biasanya akan menempuh jalur non litigasi sebagai alternatif penyelesaian yang dimana upaya hukum di PT. Pegadaian (Persero) dilakukan dengan cara pemberian ganti rugi. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perjanjian Gadai, Jaminan Gadai.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	13 Oct 2022 07:14
Last Modified:	13 Oct 2022 07:14
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/59741

Actions (login required)

View Item