PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

Vinkan Hergi Angelvant, 181000186 (2022) PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (58kB)
	Text F. BAB 1.pdf Download (99kB)
	Text G. BAB 2.pdf Download (74kB)
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB)
	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB)

Abstract

Tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua ini menjadi dasar dalam melakukan penelitian terhadap penegakan hukum internasional melalui persepktif hukum humaniter, upaya perlindungan dari hukum humaniter ini tidak sesuai dengan fakta lapangan yang menunjukan pergerakan KKB dalam mencapai tujuannya memisahkan diri dari NKRI dengan melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil dan perusakan objek sipil yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa menggambarkan fakta-fakta hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan dengan teori dan analisis disiplin ilmu hukum terhadap inventarisasi hukum positif yang kemudian di susun secara sistematis dan dianalisa secara analisis kualitatif dan menghasilkan data yang disajikan secara desktiptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan dari KKB ini merupakan permasalahan panjang yang bermula dari kekecewaan atas hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menyatakan Papua merupakan bagian dari NKRI seiring berjalannya waktu masyarakat Papua melakukan tindakan pemberontakan yang diawali dengan pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan perjuangan diplomatis yang kemudian berubah pola pergerakannya menjadi bagian dari kekacauan dan ketegangan dalam negeri yang dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Paragraf 2 Protokol Tambahan II 1977 bukan kewenangan dari hukum humaniter untuk mengatur. Hukum humaniter beserta dengan prinsipnya menjadi bagian landasan dari instrumen hukum nasional yang sejalan dengan norma dasar bangsa Indonesia. Upaya dari Indonesia dalam menangani konflik di Papua melalui metode yang humanis serta menempatkan aparat keamanan dan pertahanan di wilayah Papua hingga saat ini belum membuahkan hasil namun masih terus dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Kata Kunci : KKB, Papua, Humaniter, Kemanusiaan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	03 Oct 2022 02:18
Last Modified:	03 Oct 2022 02:18
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/59659

Actions (login required)

View Item