Valometa Tasya Regina, 181000334 (2022) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (34kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (298kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (219kB) | Preview |
|
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB) |
||
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB) |
||
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB) |
||
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (75kB) | Preview |
Abstract
Corona Virus Disease 2019 dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh World Health Organization (WHO) dan Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nonalam berupa pandemi yang memerlukan tindakan penanganan khusus dari pemerintah dan peran serta dari seluruh masyarakat. Wabah COVID-19 ini menguji kapabilitas kepemimpinan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal penanggulangan wabah tersebut. Hal itulah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam upaya penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta upaya penyelesaian permasalahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penanganan COVID-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan obyek peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif tentang kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan penerapan peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur mengenai urusan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis kualitatif yang didasarkan pada kesesuaian antara perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lain, dan memperhatikan hierarki dengan mewujudkan kepastian hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, mulai dari upaya penegakan hukum dan pendisiplinan oleh Satpol PP, menyediakan layanan pusat informasi tentang pelayanan COVID-19 yang disebut “WAKEPO”, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat, mengupayakan bantuan pengadaan alat kesehatan, penyemprotan disinfektan, pembuatan posko penjagaan, dan rumah singgah untuk karantina. Secara garis besar upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun masih terdapat beberapa hamabatan dan kendala dalam proses pelaksanaannya. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Penanganan Pandemi COVID19.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 23 Sep 2022 02:57 |
Last Modified: | 23 Sep 2022 02:57 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/59554 |
Actions (login required)
View Item |