PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG BEKERJA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Resty Ihsan Noor Azizah Setiawan, 181000489 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG BEKERJA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (579kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (505kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (324kB) | Preview

Abstract

Anak buah kapal (ABK) Indonesia di Kapal China Lu Qian Yuan Yu 901 diperlakukan tidak manusiawi. Mereka diperlakukan dengan kejam karena jumlah jam kerja pun tidak dirinci dalam detail kontrak kerja yang mereka tandatangani. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal tersebut menjadi landasan sebagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Pengesahan MLC (Maritime Labour Convention) 2006 pada tahun 2016 oleh Pemerintah Indonesia tidak mengurangi jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji ialah: Bagaimana aturan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pemenuhan hak Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing dalam perspektif Hukum Tata Negara?, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Pemerintah terhadap Anak Buah Kapal yang bekerja kapal asing?, dan Bagaimana permasalahan dan penyelesaian permasalahan perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap Anak Buah Kapal yang bekerja di atas kapal asing dalam perspektif Hukum Tata Negara?. Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (studi pustaka). Metode analisis menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu menyusun secara sistematis, mengaitkan satu sama lain mengenai persoalan yang akan diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini ialah langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak buah kapal yaitu meratifikasi Standard of Training Certification and Watchkeeping 1978 dan Maritime Labour Convention 2006. Hambatan bagi pemerintah dalam pemenuhan hakhak anak buah kapal Indonesia yang terlihat adalah sikap Pemerintah yang pasif dalam merespon permasalahan yang terjadi di lingkungan khususnya masalah yang timbul antara perusahaan pelayaran dengan anak buah kapal. Solusinya dengan meratifikasi beberapa konvensi-konvensi buruh internasional di bidang maritim. Kata kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Hak Anak Buah Kapal, Hukum Tata Negara

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	22 Sep 2022 02:42
Last Modified:	22 Sep 2022 02:42
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/59539

Actions (login required)

View Item