Ayu Fitria Nariswari, 181000074 (2022) AKIBAT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Cover Ayu Fitria 181000074.pdf Download (22kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1 Ayu Fitria 181000074.pdf Download (347kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2 Ayu Fitria 181000074.pdf Download (418kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bab 3 Ayu Fitria 181000074.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
Bab 4 Ayu Fitria 181000074.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB) |
|
|
Text
Bab 5 Ayu Fitria 181000074.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka Ayu Fitria 181000074.pdf Download (336kB) | Preview |
Abstract
Setiap orang bebas mengemukakan pikiran dan hati nuraninya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. UU ITE lahir sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat melalui media elektronik. Salah satu hal yang diatur di dalamnya adalah Pasal 27 ayat (3) mengenai larangan pencemaran nama baik. Dalam pelaksanaannya tidak jarang pasal ini sering dianggap karet, multitafsir, dan kontroversial, sehingga muncul permasalahan yang dikerucutkan menjadi sebagai berikut: bagaimana pembatasan makna pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3)UU ITE?; bagaimana pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap hak kebebasan berpendapat?; dan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak warga negara dalam hal kebebasan berpendapat? Dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini mengkaji batasan pengertian pencemaran nama baik dan implikasi penerapan pasal 23 ayat (3) UU ITE terhadap hak kebebasan berpendapat, serta upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam melindungi hak kebebasan berpendapat, khususnya di ranah media sosial. Data sekunder yang telah didapat saat penelitian kepustakaan dan wawancara di lapangan kemudian diolah melalui pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif, menjadikan peraturan perundang-undangan secara hierarkis mulai dari Undang-Undang Dasar, UU tentang HAM, KUHP dan UU ITE, hingga Surat Keputusan dan Surat Edaran Penegak Hukum yang berkaitan dengan penelitian sebagai pisau analisis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa makna pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Bersama pada tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani perkara UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan delik pada Pasal 27 ayat (3), yang salah satunya menjelaskan bahwa korban pelapor harus memiliki identitas spesifik. Sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum, pasal tersebut hadir guna membatasi kebebasan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan jika diberi kebebasan mutlak dalam berpendapat. Namun tetap masih diperlukan upaya penyempurnaan UU ITE, merevisinya agar tidak multitafsir, dan menuangkan rumusannya dalam RUU KUHP. Maka sebelum dilakukan penyempurnaan, pemerintah dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik (media sosial) perlu mengaitkan pasal tersebut dengan ketentuan-ketentuan lain dan menyesuaikan dengan pedoman yang berlaku. Tidak hanya itu, Pendidikan hukum bagi masyarakat dan mahasiswa juga diperlukan agar tidak salah memaknai pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Hak Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, UU ITE
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 22 Sep 2022 02:12 |
| Last Modified: | 22 Sep 2022 02:12 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/59536 |
Actions (login required)
 |
View Item |
