IMPLIKASI STRUKTURISASI JABATAN DI DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pandu Negoro Pangestu, 161000311 (2022) IMPLIKASI STRUKTURISASI JABATAN DI DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1.COVER.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text 7.BAB 1.pdf Download (282kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB 2.pdf Download (829kB) | Preview
	Text 9.BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 10.BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB)
	Text 11.BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
Preview	Text 12. DAFUS.pdf Download (185kB) | Preview

Abstract

Instansi pemerintah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk penyusunan jumlah jabatan PNS dan PPPK serta pembuatan strukturisasi jabatan sesuai aturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, masih terdapat instansi pemerintah yang belum menerapkan aturan tersebut sehingga menimbulkan kurang jelasnya kebutuhan pegawai aparatur sipil negara dan pembagian tugas pokok dan fungsi dari suatu jabatan sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai bagaimana pengaturan strukturisasi jabatan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja?, bagaimana implikasi strukturisasi jabatan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja?, dan bagaimana solusi yang dihadapi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja? Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur serta data primer berupa data lapangan. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa inventaris, klasifikasi, dan analisis data yang ada. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa pengaturan strukturisasi jabatan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan PERMENPAN RB 1/2020 yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Pemerintah Daerah, PERMENPANRB tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, dsb. Lalu implikasi strukturisasi jabatan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan PERMENPAN RB 1/2020 yaitu strukturisasi jabatan yang telah dibuat harus diisi dengan orang yang berkompeten, memiliki kinerja yang baik, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan untuk jabatan tertentu. Solusi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja yaitu menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, jabatan yang ditempati harus sesuai kualifikasi pendidikan, pengawasan yang lebih ketat, pengawasan kinerja pegawai di Dinas Bina Marga menggunakan sistem Tunjangan Remunerasi Kerja, pendataan kebutuhan jumlah pegawai dengan baik, serta pemberian diklat. Kata Kunci : Implikasi Strukturisasi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	05 Apr 2022 02:05
Last Modified:	05 Apr 2022 02:05
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56610

Actions (login required)

View Item