TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Gideon Christ Andika, 171000032 (2022) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB 1.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB 2.pdf Download (212kB) | Preview
	Text 9. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (747kB)
	Text 10. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text 11. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
Preview	Text 12. DAF PUSTAKA.pdf Download (121kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab untuk menangani pandemi Covid-19 agar dapat cepat teratasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dalam penanganannya timbul permasalahan antara lain; Bagaimana peraturan hukum terkait penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Barat, Bagaimana mengatasi kendala seperti kurangnya edukasi dan informasi, kurangnya fasilitas kesehatan, dan juga terkait penegakan hukumnya, dan Bagaimana upaya penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang berada di Provinsi Jawa Barat yang ditinjau dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan hukum maupun asas-asas hukum dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Jawa Barat, dan Analisis Data yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Kualitatif. Berdasarkan penelitian, maka diperoleh data mengenai penanganan pandemi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus pula didasari dari Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seperti; Peraturan hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan melakukan kebijakan PSBB secara provinsi sampai dengan melakukan PPKM level 1 hingga level 4 yang dilakukan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Kendala-kendala dalam penanganan pandemi Covid-19 yaitu kurangnya edukasi dan informasi kepada masyarakat, penegakan hukum hingga fasilitas kesehatan yang masih kurang, dan Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani Pandemi Covid-19 ini dengan melakukan Rapid Test dan PCR test dan yang paling utama adalah menggencarkan program vaksinasi. Keywords: Tanggung Jawab Pemerintah, Pandemi Covid-19, Upaya Penanganan, Vaksinasi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	15 Mar 2022 03:44
Last Modified:	15 Mar 2022 03:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56239

Actions (login required)

View Item