Feni Fatmawati, 171000337 (2022) STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1483/PID.B/2015/PN.BDG TENTANG KEKELIRUAN DALAM MENERAPKAN DEELNEMING TERHADAP TERDAKWA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
A. COVER.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (257kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (135kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana dapat dilakukan oleh seorang pelaku atau oleh lebih dari satu pelaku atau dilakukannya secara bersama-sama. Dalam hal dilakukan lebih dari satu pelaku, peran dari pelaku yang satu berbeda dengan peran pelaku yang lainnya. Dalam praktik terkadang disamaratakan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin menggali Bagaimana Hakim menerapkan Undang-Undang Kepabeanan dalam putusan Nomor: 1483/Pid.B/2015/PN.Bdg dan Bagaimanakah penerapan deelneming yang seharusnya terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 1483/Pid.B/2015/PN.Bdg. Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu Interperetasi hukum yang akan digunakan sebagai alat analisis yaitu Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan, intepretasi otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri, interpretasi tujuan merupakan penafsiran atau interpretasi yang menjelaskan mengenai suatu objek yang belum jelas, sehingga interpretasi ini mampu membantu dalam meminimalisir ketidaksesuaian arti dan makna terhadap sesuatu, dan interpretasi sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yanng ada dalam rumusan hukum itu sendiri (systematische interpretative). Majelis Hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan hanya mempertimbangkan Undang-Undang Kepabeanan dikarenakan dakwaan yang dilayangkan oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Tunggal. Namun seharusnya Majelis Hakim dapat menggali nilai-nilai lain yang terkandung di dalam masyarakat serta peraturan perundang-undangan lainnya apabila lebih relevan dengan kasus atau perkara yang sedang diperiksa tersebut. Dan juga seharusnya deelneming yang diterapkan pada terdakwa MIB bukanlah Pasal 55 KUHP akan tetapi seharusnya yang diterapkan adalah Pasal 56 KHUP karena ia hanya melakukan pembantuan dalam hal packing dan pengantaran barang tersebut bahkan ia sendiri pun tidak mengetahui siapa nama pembelinya dan dimana alamat secara spesifiknya. Kemudian mengenai peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan pada kasus tersebut bukanlah hanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, akan tetapi UU RI No.45 Tahun 2009 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah RI harus turut didakwakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kata Kunci : Deelneming, Asas Kepastan Hukum dan Hak
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 15 Mar 2022 02:02 |
| Last Modified: | 15 Mar 2022 02:02 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56229 |
Actions (login required)
 |
View Item |
