Miftah Akhmal Ghivandziya Fawwaz, 171000063 (2022) KEKUATAN ALAT BUKTI SCREENSHOT SEBAGAI BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
1. COVER.pdf Download (35kB) | Preview |
|
|
Text
7.BAB 1.pdf Download (206kB) | Preview |
|
|
Text
8.BAB 2.pdf Download (339kB) | Preview |
|
Text
9.BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB) |
||
Text
10. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB) |
||
Text
11.BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) |
||
|
Text
12. DAFUS.pdf Download (120kB) | Preview |
Abstract
Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi bisa berkembang apabila terjadi transisi dibidang kemasyarakatan. Dengan cepatnya perkembangan kejahatan siber ini membuat seolah-olah terjadi kekosongan hukum dalam hal mengatur tindak kejahatan siber. Di bidang hukum pidana sendiri misalnya, implikasi teknologi terlihat sangat nyata terutama dalam proses peradilan khususnya dalam hal pembuktian. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP membuktian alat bukti screenshot memiliki peran penting dalam hal pembuktian kasus pencemaran nama baik di persidangan. Tetapi pada praktik di lapangan masih ada hakim yang melalaikan keotentikan serta keaslian hasil screenhoot yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban untuk menjaga keotentikannya. Adapun permasalahan dalam penulisan hukum ini antara lain 1. Apakah alat bukti screenshot merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP.2 Bagaimana penerapan alat bukti screenshot dalam praktik yang dijadikan alat bukti di persidangan ?.3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar alat bukti screenshot dapat dijadikan alat bukti di persidangan sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Analitis yakni penelitian dengan Metode Pendekatan yuridis normatif dimana menggambarkan serta menganalisis suatu peraturan perundang-undangan, lalu dikaitkan dengan teori-teori yang ada dalam sistem pembuktian dalam Acara Persidangan. denga bersumber pada data yang diperoleh secara kepustakaan dan penelitian lapangan.Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif dengan menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum,doktrin hukum,teori-teori,serta kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam perkara pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti screenshot merupakan alat bukti yang sah, yang dimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan dan UndangUndang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1). Penerapan alat bukti screenshot ini tidak sembarang dapat dibuktikan di persidangan tetapi harus menggunakan keterangan ahli guna menjelaskan alat bukti tersebut untuk mengungkap fakta di persidangan sehingga kebernaran materil bisa terwujud. Upaya jaksa penuntut umum agar alat bukti screenshot dapat dijadikan alat bukti di persidangan a maka harus dijaga keasliannya atau keotentikannya, karena dalam hitungan waktu yang amat minim adakalanya bukti elektronik tersebut dapat dirubah oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Kata Kunci : Alat bukti, Screenshot, Pencemaran Nama Baik
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 18 Feb 2022 06:58 |
Last Modified: | 18 Feb 2022 06:58 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/55756 |
Actions (login required)
View Item |