Dena Nefisa, 171000208 (2022) STUDI KASUS PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO BERMUATAN ASUSILA DALAM PERKARA NO.856/Pid.B/2019/PN.Bdg. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
A. COVER.pdf Download (114kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB I.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB II.pdf Download (139kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
K. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) |
|
|
Text
L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) |
|
|
Text
M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) |
|
|
Text
N. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
|
Text
O. DAFTRA PUSTAKA.pdf Download (132kB) | Preview |
Abstract
Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum positif, norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya ada pelaku tindak pidana asusila ketika diproses hukum tidak didampingi oleh Penasehat Hukum baik tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Identifikasi fakta hukum adalah : Jika hak tersangka tidak terpenuhi apakah putusan hakim dapat di batalkan atau tidak? Apakah putusan dalam perkara Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg. sudah tepat jika dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law? Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terdakwa jika tidak menerima putusan hakim dalam perkara Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.?. Alat analisis dalam studi kasus ini adalah interpretasi hukum dan konstruksi hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dengan cara penafsiran hukum baik itu dengan interpretasi secara gramatikal maupun sistematis. Konstruksi hukum yang digunakan adalah penghalusan hukum yang digunakan untuk memudahkan penulis meneliti tentang aturan hukum yang diterapkan dalam perkara putusan pengadilan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg. sudah tepat dan menimbulkan rasa keadilan. Kesimpulan dalam studi kasus ini adalah jika hak tersangka tidak terpenuhi maka putusan hakim dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 56 KUHAP sehingga bisa saja terdakwa bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Putusan dalam perkara Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg. tidak tepat jika dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law karena semua orang harus diperlakukan sama didepan hukum termasuk ketika menjalani proses pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan, Upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana apabila merasa keberatan terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan kepadanya adalah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kata kunci : Bantuan Hukum, Tersangka, Putusan Hakim.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 18 Feb 2022 03:01 |
| Last Modified: | 18 Feb 2022 03:01 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/55749 |
Actions (login required)
 |
View Item |
