Indradi Raya Imri, 151000197 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) DI PT PLN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (107kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (247kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (251kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130kB) | Preview |
Abstract
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi di semua lini. Hampir tidak ada perusahaan yang dapat mempertahankan daya saingnya di tengah perubahan cepar arus perekonomian global hanya dengan mengandalkan sumber daya sendiri. Oleh karenanya, outsourcing merupakan alternatif yang baik terhadap persaingan yang sangat kompetitif tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya (outsourcing) di PT. PLN dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana akibat hukum pekerja alih daya (outsourcing) di PT. PLN dan bagaimana penyelesaian dalam pelaksanaan tugas pekerja alih daya di PT. PLN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni, dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum pekerja alih daya di PT. PLN yakni perlindungan hukum secara preventif untuk para pekerja ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua melalui program jamsostek yang didaftarkan, namun ada satu program yang tidak diikuti yaitu program jaminan kematian dan secara represif belum seharusnya ada perlindungannya namun dalam objek penelitian yang diteliti ditemukan bahwa dari awal pemberian pekerjaan kepada pekerja alih daya sudah bertentangangan denga perundang-undangan sehingga menyulitkan bagi pekerja alih daya untuk dapat perlindungan hukum tersebut akibat hukum penerapan pekerja alih daya di PT. PLN, peneliti menemukan adanya ketidaksingkronan antar peraturan mengenai pekerja alih daya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum hubungan kerja pekerja alih daya, , dan penyelesaian dalam pelaksanaan tugas pekerja alih daya di PT. PLN yakni adanya penyerahan tugas utama di PT. PLN kepada pekerja alih daya yang tidak sejalan dengan apa yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku, bahwa penyeraan tugas Perusahaan kepada pekerja alih daya tidak diperbolehkan tugas yang menyangkut tugas utama, mengharuskan dilakukannya pengawasan terhadap berjalannya penyerahan sebagian tugas PT. PLN kepada pekerja alih daya sehingga tugas utama tetap dilaksanakan oleh PT. PLN oleh Pemerintah. Lalu upaya selanjutnya yang dapat dilakukan ialah meninjau kembali terhadap Perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya keadilan antara PT. PLN dengan pekerja alih daya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Alih Daya
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 05 Jan 2022 03:44 |
| Last Modified: | 05 Jan 2022 03:44 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54894 |
Actions (login required)
 |
View Item |
