Muhammad Rafi Sepiandi, 171000155 (2021) HARMONISASI PENERAPAN HUKUM ANTI DUMPING DI INDONESIA TERHADAP ASOSIASI PENGUSAHA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (602kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (475kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (366kB) | Preview |
Abstract
Globalisasi telah mengubah tatanan ekonomi semua negara mulai dari pertukaran produk, alat bayar yang semakin berkembang ke virtual account, komunikasi antara produsen dengan konsumen. Semua bangsa memiliki saling ketergantungan dalam suatu integrasi ekonomi. Pemenuhan kebutuhan nasional melalui ekspor impor dilakukan yang aturannya tunduk pada ketentuan hukum internasional. Praktik jual rugi juga dapat dilakukan oleh para produsen pengekspor yang dengan sengaja membanting harga lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negaranya sendiri atau di negara lain, bertujuan untuk mematikan para pesaing-pesaing dalam melakukan kegiatan usaha yaitu disebut dengan dumping. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti juga menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneliti juga menggunakan tehnik pengumpulan data secara studi kepustakaan, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui ketentuan Anti dumping di Indonesia diatur secara terpisah sebagai tindak lanjut dari ratifikasi konvensi perdagangan internasioanal yang diharmonisasikan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahhun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), untuk saat ini Indonesia sendiri belum mempunyai ketentuan anti dumping dalam bentuk Undangundang, Merespon diberlakukannya kebijakan anti dumping sebagai implementasi ratifikasi WTO, Indonesia telah membentuk suatu lembaga yang disebut Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam rangka harmonisasi hukum, indonesia hanya melakukan beberapa pembaharuan undang-undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 dan di berlakukanya PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI), Upaya melakukan harmonisasi telah dilakukan, namun masih kurang memberikan pemahaman tentang ketentuan anti dumping tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dari instansi terkait antara lain dari departemen atau dinas perindustrian dan perdagangan, departemen luar negeri. Kata Kunci : Penerapan Hukum, Anti Dumping, Asosiasi Pengusaha
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 07 Dec 2021 02:25 |
| Last Modified: | 07 Dec 2021 02:25 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54429 |
Actions (login required)
 |
View Item |
