Nadia Shah Riani, 171000246 (2021) Penghentian Penuntutan atas tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati ekosistem dihubungkan dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
1. COVER.pdf Download (424kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB I.pdf Download (682kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB II.pdf Download (558kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB) |
|
|
Text
12. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB) |
|
|
Text
13. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) |
|
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (422kB) | Preview |
Abstract
Kejaksaan adalah lembaga yang independen yang diberikan wewenang, dalam menjalankan prosesnya tanpa adannya pengaruh dari pihak manapun. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan adalah wewenang penghentian penuntutan, yang diatur di dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Di dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila tidak terdapatnnya cukup bukti, ataupun ternyata bukan merupakan tindak pidana dan ditutup demi hukum, akan tetapi dalam prakteknya ternyata kejaksaan melakukan penghentian penuntutan dengan berlandaskan kepada PERJA Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutaan secara restoratif justice. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peraturan undang-undang mengenai pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehubungan dengan adannya penghentian penuntutan?, Apakah penghentian penuntutan atas tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam sudah tepat dilakukan sesuai dengan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP ?, dan Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam memulihkan hak-hak korban atas tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam sehubungan dengan adannya penghentian penuntutan?. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap berbagai bahan pustaka melalui pengumpulan dan penemuan data serta melalui studi data kepustakaan, yang didukung penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dengan kajian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemulihan hak-hak korban pada tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam sehubungan dengan adanya penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat sepenuhnya dilakukan. Penghentian penuntutan atas tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak tepat dilakukan oleh penuntut umum dikarenakan melanggar pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam memulihkan hak-hak korban sehubungan dengan adannya penghentian penuntutan yaitu mengembalikan hak korban dimana uang korban dikembalikan oleh tersangka dan juga diberikan ganti rugi/konpensasi dalam perkara tindak pidana penggelapan, sedangkan dalam perkara tindak pidana konservasi alam tersangka melakukan pengembalian telur penyu sisik sebanyak 446 dan 220 telur penyu hijau ke habitatnya melalui BKSDA. Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 04 Dec 2021 03:51 |
| Last Modified: | 04 Dec 2021 03:51 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54420 |
Actions (login required)
 |
View Item |
