Fikri Raihan Purnama, 171000073 (2021) IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSON DI DPMPTSP KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB 1.pdf Download (312kB) | Preview |
|
|
Text
K. BAB 2.pdf Download (265kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
L. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB) |
|
|
Text
M. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB) |
|
|
Text
N. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB) |
|
|
Text
O. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB) | Preview |
Abstract
Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu, setiap institusi dalam hal ini seperti DPMPTSP Kabupaten Bandung, pelayanan publik ini juga berupa perizinan berusaha. Pelaksanaan perizinan berusaha telah melalui perubahan berdasarkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada 16 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowo Dodo. Dalam pelaksanaannya pun timbul permasalahan diantara lain: Bagaimana pelaksanaan Online Single Submission melalui pemenuhan komitmen dalam rangka percepatan berusaha, Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Online Single Submission terhadap Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bagaimana upaya yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam mengatasi kendala perizinan berusaha secara elektronik melalui Online Single Submission. Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Analitis yaitu dengan menjelaskan teori-teori hukum yang berkaitan pelayanan publik dan perizinan, Metode Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang mempergunakan metode pendekatan/teori/konsep bahan hukum primer Peraturan Perundang-undangan, doktrin, dan Asas Hukum terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha, Teknik Pengumpulan Data melalui studi dokumen dan wawancara terkait penelitian dengan pihak yang berwenang sebagai Kabid Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Bandung, dan Analisis Data bersifat Yuridis Kualitatif menyusun secara sistematis dan menghubungkan satu sama lain terkait dengan penelitian yang diteliti dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam pelaksanaannya bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan perizinan berusaha dan tercapainya tujuan dari pembaruan sistem perizinan berusaha yaitu, dalam rangka percepatan penanaman modal dan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan pembenahan dan penyederhanaan karena, ketika pelaku usaha mendapatkan izin usaha masih perlu adanya pemenuhan komitmen yang bisa saja ditolak. Selain itu ketidak jelasan kewenangan peneribitan izin karena dengan adanya Lembaga OSS menghilangkan kewenangan BKPM sekaligus melanggar Pasal 25 UU Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunci: Online Single Submission, Lembaga OSS, Pelaku Usaha
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 25 Sep 2021 02:37 |
| Last Modified: | 25 Sep 2021 02:37 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52622 |
Actions (login required)
 |
View Item |
