AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DAN PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA TERHADAP MITRA GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Amanda Juniar Larasati, 171000009 (2021) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DAN PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA TERHADAP MITRA GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. JUDUL.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text I. BAB 1.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text J. BAB 2.pdf Download (367kB) | Preview
	Text K. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text M.BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB) | Preview

Abstract

Peluang bisnis berbasis teknologi informasi pada bidang transportasi telah dimanfaatkan oleh PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) melalui bentuk hubungan Kerjasama. Namun dalam faktanya, hubungan kerjasama tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap mitra usaha. Semula diasumsikan hubungan kerjasama tersebut termasuk dalam perjanjian dilarang, namun hasil penelusuran ditemukan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang lainnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain; (1) kualifikasi perjanjian antara PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebagai integrasi vertikal yang dilarang Undang-Undang; (2) dampak yang terjadi akibat perjanjian integrasi vertikal dalam aspek penegakan hukum, dan (3) peran KPPU dalam mengawasi perjanjian integrasi vertikal. Metode penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, dan data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian PT. Grab dan PT. TPI merupakan perjanjian yang dilarang dan berpotensi mempengaruhi persaingan usaha, yaitu adanya rangkap jabatan dalam perjanjian tersebut dapat mendorong adanya pelanggaran terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ditemukan indikasi adanya diskiriminasi yang dilakukan terhadap Mitra Grab Non-TPI dengan memberlakukan sistem pembagian insentif yang berbeda dan adanya program loyalitas untuk Mitra Grab-TPI. Upaya yang dilakukan oleh KPPU dalam rangka pengawasan terhadap kerjasama antara PT. Grab dan PT. TPI sehingga tidak merugikan persaingan usaha yang sehat. Dalam praktiknya, KPPU telah melakukan upaya dalam membuat pedoman mengenai integrasi vertikal melalui Perkom No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan pedoman mengenai praktik diskriminasi melalui Perkom No, 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Kata Kunci: Integrasi Vertikal, Rule of Reason, Diskriminasi, Grab, TPI

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	04 Sep 2021 03:04
Last Modified:	04 Sep 2021 03:08
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52493

Actions (login required)

View Item