KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN POLDA JAWA BARAT DALAM MENERTIBKAN PESERTA DEMONSTRASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA No. 16 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA

Gerry Gabriel Kaissanan, 171000115 (2021) KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN POLDA JAWA BARAT DALAM MENERTIBKAN PESERTA DEMONSTRASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA No. 16 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. JUDUL.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text I. BAB 1.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text J. BAB 2.pdf Download (266kB) | Preview
	Text K. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB) | Preview

Abstract

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Demokrasi. Salah satu contoh negara yang menganut sistem demokrasi yakni semua warga negaranya mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan dan ikut serta dalam kepemerintahan. Aspirasi atau penyampaian pendapat menjadi kunci keterlibatan warga negara dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum di Indonesia. Saat terjadinya unjuk rasa pasti akan ada aparat kepolisian yang sebagai sarana pengamanan negara. Pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian sering disebut Dalmas atau pengendalian massa. Dalam pelaksanaan dalmas ini, aparat kepolisian mempunyai wewenang dan larangan harus harus mereka patuhi, hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Namun seiring berjalannya waktu, tugas aparat kepolisian ini harus dikesampingkan atau bisa dibilang sebagai Diskresi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris sebagai metode yang utama dan yuridis normatif sebagai data penunjang. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengolah data yang diterima dari lapangan lalu ditunjang dengan teori hukum dan pendapat para ahli. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian saat melakukan penertiban peserta demonstrasi berhak melakukan diskresi atau melakukan hal diluar tugas apabila hal tersebut bertujuan untuk perlindungan diri atau usaha melindungi rekan kerja selama perbuatan itu tidak melanggar HAM yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Pengendalian Massa, Kewenangan Aparat Kepolisian Polda Jawa Barat , Diskresi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	27 Aug 2021 04:01
Last Modified:	27 Aug 2021 04:01
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52458

Actions (login required)

View Item