PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNTO PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Refa Almira Frinadi, 171000031 (2021) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNTO PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (170kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (76kB) | Preview

Abstract

Fakta dilapangan banyak menemukan macam-macam sengketa tanah salah satunya adalah sengketa tanah akibat sertifikat berganda. Sertifikat ganda merupakan uraian data yuridis dan data fisik dalam objek tanah yang sama dengan bentuk fisik berupa sertifikat. Penyebab sertifikat ganda ini muncul dikarenakan adanya lebih dari satu uraian sertifikat dengan bidang tanah yang sama. Akibat dari permasalahan ini menyebabkan bidang tanah tersebut secara administrasi mengalami overlapping atau Tumpang Tindih baik Sebagian bidang tanah ataupun secara keseluruhan bidang tanah tersebut. Identifikasi dari penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung?, Bagaimana Akibat Hukum Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung ?, Bagaimana Upaya yang Dapat Ditempuh Untuk Mengatasi Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional di Kota Bandung Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti jua menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian penelitian kepustakaan dengan tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lalu disertakan pula penelitian lapangan, alat pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan rangkaian penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi di Blok Cibakom, Kel. Sukarasa, Kec. Sukasari - Jalan Setrasari Kulon Kav-10 - Kota Bandung disebabkan oleh kelalaian petugas pertanahan (BPN Kota Bandung) dalam kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap suatu kebijakan, kekeliruan pada proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah pada pihak lain dan diakui dengan cara tidak memiliki itikad baik oleh pihak lain sehingga menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum. Tentunya tertib Hukum Pertanahan harusnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengoptimalkan administrasi (pendaftaran dan pencatatan) pertanahan dan pembuatan peta pendaftaran tanah agar sengketa akibat sertifikat berganda tidak terjadi Kembali. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Sertifikat Ganda, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	12 Aug 2021 06:29
Last Modified:	12 Aug 2021 06:30
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52398

Actions (login required)

View Item