PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

Muslih, NPM. 198040027 Hukum Pidana (2021) PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIMAHI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Muslih_198040027_MIH copy.doc Download (86kB)

Abstract

Penerapan hukum yang berkeadilan yang dibebankan kepada negara sebagai pemangku kekuasaan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan daerah tidak serta merta Kepala Daerah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ada hal-hal atau mungkin sistem pemerintahan yang memungkinkan dapat terlaksananya tindak pidana korupsi dengan tidak memberikan tanggung renteng kepada kepala daerah. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyikapi hambatan hukum atas tindak pidana korupsi berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan, Penelitian Kepustakaan. Analisis Data adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya stigma “bupati/walikota pasti menjadi tersangka pidana (korupsi)” yang didasarkan pada banyaknya bupati/walikota yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, bukan lah merupakan momok yang harus di takuti oleh para calon pemimpin daerah bupati/walikota. Karena pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan daerah dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah yang notabenenya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan memiliki tanggungjawab hukum yang melekat pada masing-masing pihak dari banyaknya pihak yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan dalam menyikapi hambatan hukum atas tindak pidana korupsi berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah pengembalian aset dari kerugian negara. hal ini dilatar belakangi oleh tindak pidana korupsi biasanya menyangkut banyak pihak, oleh karena itu pengembalian asset merupakan hambatan hukum dalam tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Kepala Daerah.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	26 Jul 2021 03:51
Last Modified:	26 Jul 2021 04:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52228

Actions (login required)

View Item