Egi Gunawan, 151000041 (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
cover.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
Bab I.pdf Download (241kB) | Preview |
|
|
Text
Bab II.pdf Download (291kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB) |
|
|
Text
Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB) |
|
|
Text
Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (145kB) | Preview |
Abstract
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokok aktif sehingga budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam hal ini kebiasaan merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat umum dengan dibuatnya Kawasan Tanpa Rokok. Dari latar belakang tersebut, penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan? 2) Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Bogor Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok? 3) Bagaimana Pengaruh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Kesehatan Masyarakat ?. Penelitian ini termasuk dalam jenis yang deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam kontek teori-teori hukum dan pelaksanaanya, serta menganalisis fakta secara cermat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis yaitu adanya kegagalan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan untuk perokok aktif di Kota Bogor diakibatkan oleh kurang efektifnya kemampuan organisasi (dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor), hambatan yang dialami pemerintah dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan diantaranya faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasiltas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kesehatan masyarakat. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, dan Kesehatan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2020 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 03 Jun 2021 02:16 |
| Last Modified: | 03 Jun 2021 02:16 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52055 |
Actions (login required)
 |
View Item |
