TIDAK TRANSPARANSI BANK DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

FACHRIL REZY ALVIAN, NPM. 121000034 (2016) TIDAK TRANSPARANSI BANK DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img]
Preview
Text
6. KATA PENGANTAR.pdf

Download (375kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. DAFTAR ISI.pdf

Download (95kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB I.pdf

Download (386kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. BAB II.pdf

Download (277kB) | Preview
[img] Text
10. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (440kB)
[img] Text
11. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (228kB)
[img] Text
12. BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (95kB)
[img]
Preview
Text
13. Daftar Pustaka.pdf

Download (299kB) | Preview

Abstract

Dalam pelaksanaan pelayanan fasilitas jasa perbankan kerap kali mengalami berbagai permasalahan. Kasus yang terjadi lebih merugikan pihak nasabah dibandingkan pihak bank. Kerugian tersebut diakibatkan adanya pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh bank tanpa memberikan informasi yang jelas terlebih dahulu kepada nasabah bank. Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bank wajib menyediakan informasi mengenai terjadinya risiko kepada nasabah bank. Pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh bank yang kemudian menimbulkan kerugian materil dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat. Kasus Komarudin yang dirugikan atas pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh bank BCA tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada nasabah dalam pelaksanaanya timbul permasalahan antara lain Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan, Perlindungan hukum bagi hak nasabah atas sengketa pemblokiran rekening secara sepihak serta Upaya penyelesaian sengketa antara para pihak yang tepat Pada penelitian ini, Penyusun menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis dengan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Selain itu, penyusun juga menggunakan data penelitian literatur dan penelitian lapangan. Terjadinya pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh bank yang merugikan nasabah menuntut tanggungjawab bank untuk mengedepankan prinsip tanggung jawab mutlak yang berarti pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh karyawannya. Perlindungan hukum bagi hak nasabah dalam menuntut kerugian menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa perbankan yang lebih efisien dapat digunakan lembaga alternatif yang mengedepankan keseimbangan hak kedua belah pihak yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2014 tentang tahapan penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan. Pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh bank pada dasarnya diperbolehkan selama itu tidak merugikan pihakpihak yang bersangkutan dan informasi yang jelas kepada nasabah. Kata Kunci : Tanggung jawab, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa In the implementation of the service facilities of banking services often run into various problems. The case is more detrimental to the customers than the banks. The loss is due to their blocking customer accounts unilaterally by the bank without providing clear information in advance to bank customers. In Article 29 paragraph (4) of Law No. 10 of 1998 Amendment Act No. 7 of 1992 on Banking, said the bank is obliged to provide information on the occurrence of risk to bank customers. Blocking customer accounts unilaterally by the bank which then lead to material loss can reduce the credibility and public confidence in the financial institutions that collect funds from public duties. Case appendices aggrieved on blocking customer accounts unilaterally by BCA without providing information in advance to customers in the implementation, problems arise, among others Accountability banks against customers who are disadvantaged, Legal protection for clients' rights over the disputed blocking accounts unilaterally and attempt the settlement of disputes between the right party In this study, Composer uses descriptive analytical research specification with normative juridical approach is a research method to reveal the problem, process the data, analyze, and interpret and make conclusions and give advice which is then compiled in a systematic discussion so that the existing problems can be understood. In addition, the authors also used data research literature and field research. The occurrence of blocking customer accounts unilaterally by the bank adverse bank customers demanding responsibility for promoting the principle of strict liability, which means business operators shall be responsible for providing indemnity consequences caused by its employees. Legal protection for the rights of customers in demanding damages under Article 1365 of the Code of Civil Code and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In the case of mediation in a more efficient banking usable alternative institutions that promote balance the rights of both parties set out in the Regulation of Financial Services Authority No. 1 Year 2014 on the stage of settling disputes through the Financial Services Authority. Blocking customer accounts unilaterally by the bank basically is allowed as long as it is not detrimental to the parties concerned and clear information to customers. Keywords: Responsibility, Legal Protection, Dispute Resolution

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012
Depositing User: Ramadhan S -
Date Deposited: 28 Jun 2016 09:30
Last Modified: 28 Jun 2016 09:30
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5156

Actions (login required)

View Item View Item