Jenny Rahmawati Puspachani, 161000204 (2021) TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYUAPAN TERHADAP PENEGAK HUKUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text
E.DAFTAR ISI.pdf Download (49kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (223kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (242kB) | Preview |
|
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB) |
||
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) |
||
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB) |
||
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB) | Preview |
Abstract
Tindak Pidana Korupsi di negara kita sudah marak terjadi perbuatan ini merupakan suatu hal yang merugikan rakyat karena perbuatan ini untuk memenuhi atau memperkaya diri sendiri, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam praktek di lapangan biasanya banyak penegak hukum yang melanggar hukum sehingga tidak dapat menerapkan keadilan hukum bagi masyarakat. Dalam permasalahan ini peneliti mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penegak hukum yang menerima suap?, Bagaimana tindak pidana suap yang dilakukan oleh penegak hukum dalam perspektif kriminologi? Bagaimana upaya penanganan tindak pidana suap yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analistis yaitu berguna untuk menjelaskan objek penelitian dan metode yuridis analistis untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah, tahapan penelitian ini menggunakan dua cara yaitu yang pertama penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan yang kedua penelian lapangan untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Bedasarkan hasil penelitian kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan korupsi yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern dan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirasa tidaklah cukup untuk membuat pelaku jera, karena masih banyak orang yang melakukan hal yang sama untuk kasus yang kedua kalinya. Kata kunci: Korupsi, Suap, Penegak hukum
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 12 Mar 2021 02:18 |
Last Modified: | 12 Mar 2021 02:18 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50987 |
Actions (login required)
View Item |