IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA CIJAGRA KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

Ari Nurjaman, 161000376 (2020) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA CIJAGRA KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (155kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
Preview	Text COVER.pdf Download (159kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (324kB) | Preview

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, khususnya di Desa Cijagra, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, mengutamakan pemilihan melalui musyawarah perwakilan. Meskipun melibatkan seluruh elemen masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih oleh panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Ada 3 perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa. Hal tersebut tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat karena adanya keterlibatan pengurus desa dalam proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengisian Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Bagaimana pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kota Bandung. Kabupaten terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan apa saja kendala dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan upaya hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka berupa studi pustaka, dokumen didukung data lapangan berupa wawancara langsung dengan responden dan nara sumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan secara demokratis dan masyarakat harus memilih wakil rakyat. masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemasyarakatan agar legitimasi anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih kuat. Pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa pada setiap wilayah di Kabupaten Bandung mengutamakan musyawarah perwakilan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung adalah kemampuan keuangan desa dan sulitnya mencari calon calon yang memiliki rekam jejak yang baik. Kata Kunci: Implementasi, UU Desa, Pengisian, Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	15 Feb 2021 04:20
Last Modified:	15 Feb 2021 04:20
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50784

Actions (login required)

View Item