MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN HIBAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH

Firsal Widya Hutama, 131000141 (2020) MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN HIBAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text COVER.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (215kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (7kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (161kB) | Preview

Abstract

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sebagai jalan bagi percepatan pembangunan di daerah. Penelitian dengan judul “Mekanisme pelaksanaan pengawasan hibah daerah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 2 tahun 2012 tentang hibah daerah”, memiiki rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang hibah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia; bagaimana mekanisme pengawasan hibah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan apa kendala dalam mekanisme Pelaksanaan Hibah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskitif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan dilengkapi dengan data primer berupa hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang disimpulkan secara deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pengawasan pemberian hibah daerah dari Pemerintah Daerah kepada para pelaku usaha (UMKM) pada prinsipnya untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat dengan harapan dapat mencegah penyelewengan penggunaan dana hibah yang diterimanya, sehingga dana hibah tersebut benar-benar dipergunakan untuk kelangsungan kegiatan usahanya, demi tercapainya kesejahteran masyarakat. Kata Kunci : Pengawasan, Hibah, Pemerintah Daerah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	03 Feb 2021 03:32
Last Modified:	03 Feb 2021 03:32
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50392

Actions (login required)

View Item