KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERBAIKAN SISTEM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROGRAM TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

MEIGA HARDIANTI, 161000169 (2020) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERBAIKAN SISTEM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROGRAM TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (264kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)

Abstract

Pembentukan TP4D bertujuan mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pembangunan serta memberikan penerangan hukum kepada Instansi Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut sebagai upaya kebijakan hukum pidana dalam kaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran TP4D dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ?, Apakah yang menjadi kendala TP4D dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan Evektifitas TP4D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini Desktiptif Analitis yaitu metode yang menggambarkan Undang – undang yang berlaku dan karena itu dikaitkan dengan teori hukum dan sebagai praktik penerapan hukum positif. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan hukum Normatif dan hukum empiris, Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan lapangan yang berupa wawancara. Hasil Penelitian bahwa peran TP4D dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum dengan cara memberikan penerangan hukum, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran, memberikan pendampingan hukum, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan Intern pemerintah, bersama – sama melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan penegakan hukum represif. Evektifitas Tim pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) akan berjalan efektif apabila sudah sesuai dengan Teori Pencegahan dan pemberantasan Korupsi yaitu tiga Tindakan Terprogram, meliputi prevention (Pencegahan), Public Education (Pendidikan Publik) dan Punishment (hukuman) Faktor utama yang menjadi kendala Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mengawal proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu proses perencanaan yang tidak matang oleh pemerintah daerah, mentalitas atau kepribadian tim TP4D, bekerjasama dengan penyelenggara negara dan pihak swasta melakukan tindakan melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi, semacam suap menyuap, gratifikasi. Kata Kunci : Kebijakan,TP4D, Korupsi, Hukum Pidana

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	30 Dec 2020 02:41
Last Modified:	30 Dec 2020 02:41
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50195

Actions (login required)

View Item