Arief Putra Irawan, 151000007 (2020) PENEGAKAN HUKUM DALAM EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
D. DAFTAR ISI.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (353kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (375kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB) |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) |
|
|
Text
A. Cover.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB) |
Abstract
Permasalahan yang timbul dalam perkara ini adalah adanya dua kasus korupsi yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum sebagai anggota DRP RI dan Rohadi sebagai Panitera di Pengadilan Negeri. Setelah mereka melakukan tindak pidana korupsi mereka juga melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menutupi uang atau harta lainnya yang dihasilkan oleh tindak kejahatan korupsi mereka. Pengadilan memutus mereka bersalah dan memberikan hukuman berupa hukuman Penjara, Denda, dan Ganti Rugi berupa penyitaan aset aset yang mereka miliki untuk menutupi kerugian negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan kajian utama adalah Putusan Mahkamah Agung NOMOR 74/PID/TPK/2014/PT.DKI untuk Anas Urbaningrum dan Putusan Pengadilan 77/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pn.Jkt.Pst untuk Rohadi. dari 2 putusan tersebut baik dalam kasus Rohadi dan kasus Anas Urbaningrum mereka sama sama di putus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan dengan denda sebesar Rp.300.000.000,- subsidier penjara 3 bulan. Akan tetapi ada perbedaan dalam jumlah aset atau harta kekayaan yang disita. Hal ini dikarenakan pada jumlah kerugian negara yang diderita oleh keduanya tidak sama, maka pengadilan menjatuhkan hukuman penyitaan sesuai jumlah kerugian. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, Kendala pertama yang timbul adalah proses eksekusi yang dilakukan oleh penegak hukum belum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan aturan yang ada. Kendala kedua yang muncul adalah proses eksekusi yang dijalankan oleh para penegak hukum belum bisa berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kendala ketiga adalah dalam konstruksi dan intrumen sistem hukum Indonesia yang belum memadai dan masih lemah terhadap perampasan aset terutama dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. mengenai perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif yang didasarkan kepada hukum nasional sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik, selain itu sarana dan prasarana yang di miliki oleh v aparat penegak hukum dalam mengungkap dan melakukan perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum diatur secarakhusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. Kata Kunci: Eksekusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 06 Feb 2020 03:25 |
| Last Modified: | 06 Oct 2020 01:47 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/47525 |
Actions (login required)
 |
View Item |
