PELAKSANAAN HIBAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO. 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERMEN NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH

Faizal Amir, 141000352 (2019) PELAKSANAAN HIBAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO. 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERMEN NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text J.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text K.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
Preview	Text N.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (220kB) | Preview
	Text L.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
Preview	Text H.BAB I.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text G.DAFTAR ISI.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text I.BAB II.pdf Download (246kB) | Preview

Abstract

Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, Dalam perekonomian, Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan yang signifikan. Peran yang besar tersebut mendorong pemerintah dan pihak-pihak yang perduli terhadap UMKM untuk terus berupaya memberdayakan UMKM agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Upaya mengembangkan UMKM tidak lepas dari persoalan dasar yaitu kelemahan internal usahanya sendiri (pelaku dan usahanya) dan kelemahan eksternal berupa hubungan dengan pelaku-pelaku lain yang terkait dalam usaha tersebut, Bagaimana serta Kendala apa yang muncul dalam Mekanisme Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permen No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah ? Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaruh pemberian dana hibah dan bantuan sosial pada UMKM di tingkat kelurahan tidak berpengaruh secara signifikan, karena pada dasarnya kemadirian UMKM muncul karena adanya kreativitas. Pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebaiknya kepada program pengenalan produk agar mendapatkan pangsa pasar, peningkatan keterampilan, dan kemudahan UMKM mengurus perizinan Penyelewangan dana yang dilakukan penerima hibah untuk pertanggungjawabannya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena kaitannya dengan keuangan negara dan Penerima hibah pun bertanggungjawab atas kelangsungan kegiatan yang dilakukan karena untuk membuka suatu usaha harus memiliki izin dari instansi yang terkait usahanya. Jika izin tidak dipenuhi, akan menerima sanksi administrasi, perdata, ataupun pidana Kata Kunci : Hibah, UMKM, Izin Usaha

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	20 Dec 2019 03:23
Last Modified:	20 Dec 2019 03:23
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/47412

Actions (login required)

View Item