PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATWA LANGKA BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1978 TENTANG CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DI INDONESIA

Cakra Satria Putra, 141000404 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATWA LANGKA BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1978 TENTANG CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text 9. BAB 1.pdf Download (563kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB 2.pdf Download (450kB) | Preview
	Text 12. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text 11. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text 13. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
Preview	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text 1. COVER.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (18kB) | Preview

Abstract

Salah satu masalah lingkungan yang patut mendapat sorotan dewasa ini adalah laju penurunan populasi dan kepunahan beberapa spesies. Ada banyak alasan mengapa suatu spesies tertentu dapat menjadi punah. Meskipun faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dan dikelompokkan, Seperti contohnya perusakan habitat, polusi, perburuan illegal (Over Hunting), bencana alam besar, desakan populasi lain yang lebih kuat atau dominan, dan lain sebagainya yang mempengaruhi langsung kehidupannya Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa, Hal ini akan menjadikan satwa liar asli Indonesia menjadi semakin terancam punah, apalagi ditunjang dengan habitat satwa liar yang kian menyempit dan menurun kualitasnya. Selain itu produk perundang-undangan yang tidak lagi relevan menjadi salah satu indikasi semakin maraknya perdagangan satwa langka. Pada tahun 2003 Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 516/Kpts-II/1995 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 telah menetapkan nama dan jenis fauna langka yang dilindungi yaitu sekurang-kurangnya ada 236 jenis satwa yang dilindungi dengan perincian 70 jenis Mamalia, 93 jenis Burung (Aves), 31 jenis Reptilia, 7 jenis ikan (Pisces), 20 jenis insekta (Insecta), 1 jenis hewan berbentuk bunga (Anthozoadan) 14 jenis bercangkang (Bivalvia). Oleh karena satwa-satwa tersebut memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi, maka penyelundupan atau smuggling terhadap satwa-satwa langka yang dilindungi ini marak dilakukan. Metode penelitian yang digunakan, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan hal-hal apa saja yang dimuat dalam CITES (Convention on International Trade in Endangered species of wild flora and fauna). Kemudian metode pendekatan yuridis normatif difokuskan mengkaji data yang digunakan dengan berpegang pada segi yuridis. Tahap peneitian kepustakaan yaitu mencari konsep/teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif, yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif dan kualitatif karena analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi satwa langka di Indonesia tidak hanya sebatas peraturan saja tetapi harus diterapkan secara menyeluruh yang terjadi adalah sebaliknya karena ada beberapa hal yang mungkin sangat berkaitan dengan hukum adat mengenai spiritual keagamaan atau tradisional seperti pada masyarakat Bali yang masih menggunakan penyu dalam upacara adatnya. Kata Kunci :Perlindungan, Pengaturan, Satwa, Langka, Perdagangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	28 Oct 2019 02:56
Last Modified:	28 Oct 2019 02:56
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46599

Actions (login required)

View Item