OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING SEBAGAI UPAYA PEMBERIAN EFEK JERA BAGI PELAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Alfan Saputra Noor, 141000119 (2019) OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING SEBAGAI UPAYA PEMBERIAN EFEK JERA BAGI PELAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text K. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text L.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text M.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
Preview	Text N.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text A.COVER.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text H.DAFTAR ISI.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text I.BAB I.pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text J.BAB II.pdf Download (421kB) | Preview

Abstract

Illegal Logging merupakan masalah utama pada sektor kehutanan. Illegal Logging dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Guna melindungi hutan, Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dimana di dalamnya terdapat sanksi pidana bagi pelaku illegal logging, tetapi dalam praktik illegal logging masih marak terjadi. Sehubung dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku, upaya pemerintah dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana illegal logging, serta efektivitas pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana illegal logging yang telah diupayakan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur dengan tegas larangan-larangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan yang terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-undang 41 Tahun 1999 mengatur pelanggaran serta sanksi mengenai larangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku belum optimal dilakukan. Sebagian besar putusan yang dijatuhkan hakim terkait illegal logging sangat jauh dari maksimal sanksi pidana penjara dan denda dalam pasal sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga hal ini bertentangan dengan rasa keadilan. Upaya pemerintah dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana illegal logging, diantaranya adalah dengan melakukan pengarahan terhadap masyarakat sekitar khususnya yang berada disekitar hutan, agar menjaga dan memberikan perlindungan terhadap hutan. Pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana illegal logging yang telah diupayakan oleh pemerintah belum efektif dilakukan, dikarenakan masih banyak kendala yang harus segera dibenahi oleh pemerintah serta banyaknya masyarakat yang tidak terperhatikan khususnya di daerah tertentu di Indonesia, serta masih banyak upaya lainnya yang belum dilakukan oleh pemerintah. Kata kunci : hutan, efek jera, Illegal Logging

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Oct 2019 07:36
Last Modified:	25 Oct 2019 07:36
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46480

Actions (login required)

View Item