PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. ATLASINDO UTAMA DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN TAMBANG BATU ANDESIT DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimas Sanjaya, 151000285 (2019) PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. ATLASINDO UTAMA DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN TAMBANG BATU ANDESIT DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text 09- BAB I.pdf Download (225kB) | Preview
	Text 11- BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text 13- BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 12- BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
Preview	Text 10- BAB II.pdf Download (285kB) | Preview
Preview	Text 14- DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text 01- COVER.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text 08- DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertambangan wajib memperhatikan hak-hak masyarakat. Namun, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana dampak dari pengelolaan batu tambang batu andesit oleh PT. Atlasindo Utama terhadap lingkungan hidup di Gunung Sirnanlanggeng Kabupaten Karawang dihubungkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? bagaimana izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap PT. Atlasindo Utama dalam kegiatan tambang batu andesit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? dan bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap PT. Atlasindo Utama dalam kegiatan tambang batu andesit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil penelitian menunujukan bahwa pengelolaan batu tambang batu andesit oleh PT. Atlasindo Utama di Gunung Sirnanlanggeng Kabupaten Karawang yang mengabaikan hak masyarakat sebagaimana diatur Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan dampak terhadap hilangnya mata air yang menyebabkan masyarakat sekitar mengalami kesulitan air dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan jalan menuju area pertambangan. Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Terhadap PT. Atlasindo Utama dalam kegiatan tambang batu andesit belum diperbaharui oleh PT. Atlasindo Utama sebagaimana diatur dalam 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga pada akhirnya usaha dan/atau kegiatan pengelolaan batu tambang diberhentikan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang Nomor:180/Kep.2444/PPL/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pembekuan Izin Lingkungan Kepada PT. Atlasindo Utama. Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Terhadap PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Tambang Batu Andesit di Gunung Sirnanlanggeng Kabupaten Karawang bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali dampak lingkungan yang terjadi terhadap masyarakat sekitar Gunung Sirnanlanggeng Kabupaten Karawang dapat dilakukan melalui 2 (dua) upaya, upaya preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara peningkatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupetan Karawang terhadap pemberian perizinan izin usaha pertambangan pada PT. Atlasindo Utama dan perizinan usaha yang harus memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), dan upaya represif berupa penegakan hukum melalui instrumen hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Kata kunci: Perusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tambang.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Oct 2019 06:31
Last Modified:	25 Oct 2019 06:31
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46427

Actions (login required)

View Item