Eldyandhy Syamfiqri, 141000206 (2019) FUNGSI PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
Text
K.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB) |
||
|
Text
N.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (216kB) | Preview |
|
|
Text
J.BAB II.pdf Download (565kB) | Preview |
|
Text
M.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB) |
||
Text
L.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) |
||
|
Text
A.COVER.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
I.BAB I.pdf Download (342kB) | Preview |
|
|
Text
H.DAFTAR ISI.pdf Download (165kB) | Preview |
Abstract
Perkembangan Globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagi penjuru dunia. Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing harus dilakukannya pengawasan. Karena sampai saat ini dalam prakteknya masih banyak tenaga kerja asing ilegal yang berhasil masuk ke Indonesia dan menimbulkan permasalahan berupa, bagaiamana perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan JO Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing? bagaimana fungsi Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia? dan bagaimana Penyelesaiannya Terhadap Tenaga Kerja Asing yang ilegal. Penelitian ini menggunakan spesisifikasi deskriptif analitis dan metodenya menggunakan yuridis normatif, tahap penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan terdiri dari : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, Penggunaan jasa Tenaga Kerja Asing dalam suatu negara, seperti Indonesia, merupakan konsekuensi logis dari dinamika hubungan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 membuka celah bagi Tenaga Kerja Asing untuk mempermainkan izin masa tinggal di Indonesia. Ditambah dengan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang belum maksimal pula yang turut mengkibatkan pelanggaran di sektor TKA masih banyak terjadi sampai saat ini. kegiatan pengawasan sangat diperlukan terutama untuk mengamati, mendeteksi, mencegah, dan menindak apabila orang asing tersebut melakukan pelanggaran Izin Tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya selama berada di wilayah Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Kementrian Ketenagakerjaan dalam penindakan Tenaga Kerja Asing ilegal di Indonesia adalah dengan melakukan kegiatan pemeriksaan lapangan. Kata Kunci : Kementerian Ketenagakerjaan, Pengawasan, Tenaga Kerja Asing.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 23 Oct 2019 08:06 |
Last Modified: | 23 Oct 2019 08:06 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46338 |
Actions (login required)
View Item |