IMPLEMENTASI IZIN LOKASI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS) TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUBANG

Wina Trusiyana, NPM : 178040032 (2019) IMPLEMENTASI IZIN LOKASI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS) TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUBANG. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text Jurnal Wina.doc Download (109kB)

Abstract

Dalam meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah dengan meresmikan Sistem Perizinan Terintegrasi secara elektronik atau disebut juga dengan Online Single Submission (OSS). Sistem OSS ini melengkapi pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Namun banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh PTSP dalam melaksanakan pelayanannya, antara lain dikarenakan Pelayanan yang masih belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah serta banyak instansi yang harus didatangi masih mempersulit investor untuk mengurus perizinan, khususnya Izin Lokasi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Pemerintah perlu memastikan penerapan sistem OSS dapat bekerja dengan baik hingga ke daerah-derah melalui penyempurnaan system untuk memperlancar kemudahan berusaha dan membuka kesempatan lebih besar terhadap munculnya perusahaan rintisan serta perlu melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memastikan pelaksanaan sistem OSS efektif hingga tingkat daerah. Dalam tataran regulasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, diperlukan upaya kompilasi peraturan perundang – undangan penerapan sistem OSS ke dalam ketentuan payung hukum (umbrella act) yang secara hierarkis lebih tinggi dari Undang – Undang. Kata Kunci : Perizinan, Online Single Submission, kepastian

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	21 Oct 2019 08:30
Last Modified:	21 Oct 2019 08:30
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46245

Actions (login required)

View Item