PENEGAKAN HUKUM PENGGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Gumilar Dawandi, NPM. 178040006 Hukum Pidana (2019) PENEGAKAN HUKUM PENGGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Gumilar Dawandi_MIH copy.doc Download (77kB)

Abstract

Mengkaji ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan. Asas kepastian hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan (sociale gerechtigheid) bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia khususnya Sila Ke-5 yang menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil Penelitian menunjukan ; Proses hukum dari adanya penggabungan tindak pidana korupsi dan money laundering dalam sistem peradilan di Indonesia adalah dengan penggunaan Teori Concursus dalam penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan cara yang efektif untuk melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sebagai Predicate Crime Tindak Pidana money Laundering,; Bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana atas penggabungan tindak pidana korupsi dan money laundering dalam sistem peradilan di Indonesia adalah pertanggungjawaban mutlak bagi setiap subjek hukum yang menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi yang didalamnya menggunakan skema pencucian uang, meskipun harus dilalui dengan proses peradilan terlebih dahulu. Kata Kunci: Negara Hukum, pidana korupsi, money laundering

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	21 Oct 2019 08:17
Last Modified:	21 Oct 2019 08:17
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46244

Actions (login required)

View Item