Putri Rahayu, 151000195 (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RUMAH SAKIT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS B3 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UU NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
I. BAB 2.pdf Download (419kB) | Preview |
|
Text
K. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB) |
||
Text
J. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) |
||
Text
L. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) |
||
|
Text
M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB) | Preview |
|
|
Text
A. COVER.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text
G. DAFTAR ISI.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 1.pdf Download (238kB) | Preview |
Abstract
Masalah pembuangan limbah medis B3 pada media lingkungan hidup merupakan kasus yang sangat serius dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan warga sektarnya. Oleh sebab itu, kasus ini harus ditindak lebih lanjut oleh para penegak hukum. Permasalahan dalam hal ini adalah faktor-faktor apakah yang melatar belakangi rumah sakit tidak melakukan pengelolaan limbah medis pada instansi pengelolaan limbahnya dan bagaimana penegakan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat tindak pidana pembuangan limbah medis B3 dihubungkan dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penulisan dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara dan penelitian langsung pada instansi terkait. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Faktor yang melatar belakangi rumah sakit tidak melakukan pengelolaan limbah pada instansi miliknya dan membuangnya pada media lingkungan hidup adalah kurangnya peralatan pengelolaan limbah, biaya pengelolaan dan pemeliharaan alat insinerator mahal, jumlah limbah medis yang dihasilkan setiap hari meningkat, pihak rumah sakit tidak mengetahui perjalanan limbah medis B3 setelah diserahkan pada pihak ketiga, manajemen sanitasi rumah sakit yang belum menjadi prioritas utama, belum diterapkanya peraturan, landasan dan kebijakan rumah sakit terkait pengelolaan limbah medis B3 dan minimnya tenaga pengelolaan limbah medis. Rumah sakit yang terbukti melakukan tindak pidana pembuangan limbah medis pada media lingkungan secara langsung dapat dikenakan sanksi dalam pasal 103 dan 104 UU No. 32 tahun 2009 tantang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kata kunci: Rumah Sakit, Limbah Medis, B3 dan Lingkungan Hidup
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 05 Oct 2019 01:50 |
Last Modified: | 05 Oct 2019 01:50 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/45340 |
Actions (login required)
View Item |