PEKERJA KORBAN PHK DI PT FREEPORT PAPUA DALAM PENUNTUTAN HAK PESANGON DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Misericodias Domini, 151000302 (2019) PEKERJA KORBAN PHK DI PT FREEPORT PAPUA DALAM PENUNTUTAN HAK PESANGON DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text BAB I.pdf Download (206kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (358kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
Preview	Text COVER.pdf Download (27kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (38kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (40kB) | Preview

Abstract

Mogok Kerja yang dilakukan oleh Karyawan/Pekerja PT Freeport dianggap ilegal, maka PT Freeport memutusakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan/Pekerja yang melakukan aksi Mogok Kerja tersebut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terlebih dahulu harus melalui putusan pengadilan atau proses mediasi antara kedua belah pihak, Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK? Bagaimana kinerja Dinas Ketenagakerjaan wilayah Timika dalam pengawasan pelaksanaan PHK? Dan juga bagaimana penyelesaian terhadap tuntutan hak pesangon pekerja PT. Freeport korban PHK? Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum terkait pemutusan hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Freeport Papua kepada Pekerja yang melakukan Mogok Kerja adalah suatu keputusan yang dibuat secara sepihak, tanpa melibatkan pihak pekerja PT. Freeport dalam hal membayarkan Uang Pesangon sudah melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Akan tetapi tidak semua menerima pesangon dikarenakan harus menandatangani perjanjian dimana perjanjian tersebut menganggap Mogok Kerja tersebut adalah ilegal. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Pesangon.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Sep 2019 06:32
Last Modified:	25 Sep 2019 06:32
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/44460

Actions (login required)

View Item