Alvi Resmananda, 141000390 (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI TENAGA KERJA MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
A.COVER.pdf Download (105kB) | Preview |
|
|
Text
H.DAFTAR ISI.pdf Download (94kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
L.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB) |
|
|
Text
I.BAB I.pdf Download (313kB) | Preview |
|
|
Text
J.BAB II.pdf Download (171kB) | Preview |
|
|
Text
K.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB) |
|
|
Text
M.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) |
Abstract
Serikat Pekerja adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kewajiban pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dalam menjalankan kegiatannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya di Indonesia pada saat ini, banyaknya pekerja/buruh yang diPHK oleh Perusahaan karena membentuk dan menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh, dengan berbagai alasan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja dihubungkan hak asasi manusia? Bagaimana fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam praktik? Serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana anti Serikat Pekerja (union busting) di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang tindak pidana menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka. Adapun pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi pekerja untuk menjadi pengurus ataupun anggota Serikat Pekerja masih kurang tegas dalam penerapannya, padahal hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Serikat Pekerja bahkan dijamin oleh konstitusi karena merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yakni hak untuk berkumpul dan berserikat, Fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin kebebasan berserikat diatur dalam BAB XI Pengawasan Dan Penyidikan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, secara spesifik fungsi pengawas ketanagakerjaan diatur, namun pada kenyataannya masih, banyak pelanggaran terhadap kebebasan berserikat. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja (union busting) di Indonesia adalah Mengupayakan agar manajemen mendengarkan suara pekerja sebelum membuat keputusan, Mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus bebas dan mandiri, Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak memaksa pekerja menjadi anggotanya, Segera melaporkan kasus terkait dengan serikat pekerja. Kata kunci : Serikat Pekerja, Disnaker, HAM.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 23 Sep 2019 06:28 |
| Last Modified: | 23 Sep 2019 06:28 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43887 |
Actions (login required)
 |
View Item |
